Bupati Agas: Pemerintah Desa Diharapakan Dapat Mengatur Dan Mengurus Kepentingan Masyarakatnya

Borong,Wartamanggaraitimur.com- Kehadiran dana desa saat ini menjadi isu tren dan dibicarakan di mana-mana, baik melalui media cetak, media online, dan media elektronik sehingga secara tidak langsung seluruh masyarakat bisa ikut mengetahui perkembangan pembangunan pengelolaan maupun pemnafaatan dana desa itu sendiri.

Ungkap Bupati Agas Andreas, SH,M.Hum dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi antara kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Manggarai Timur di aula Setda Matim di Lehong. Selasa,(3/12/2019).

Bupati Agas mengungkapkan, kita patut berterimakasih kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo dengan program nawacitannya yang diharapakan dapat menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Bupati Agas, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, memberikan kewenangan kepada desa, memberikan kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal desa.

Dijelaskannya, pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas keuangan desa, khususnya melalui transfer dana desa dan alokasi dana desa (ADD).

"Desa diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa", harap Bupati Agas

Kata Bupati Agas, kapasitas desa dalam menyelenggarakan pembangunan dengan preapektif 'Desa Membangun' disadari masih memiliki keterbatasan itu tampak dalam kapasitas aparat pemerintah desa dan masyarakat desa dan lembaga adat dan tata kelola ekonomi dan lingkungan.

Sebagai dampaknya, tambah Bupati Agas, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,  dan pemanfaatan kegiatan pembangunan desa kurang optimal dan kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata dia, menanggapi kondisi di atas, pemerintah melalui kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, sesuai amanat UU desa, menyediakan tenaga pendamping profesional yaitu; pendamping lokal desa (PLD), pendamping desa (PD), sampai tenaga ahli (TA) di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan pusat untuk memfasilitasi pemerintah desa melaksanakan UU desa secara konsisten.

"Pendampingan dan pengelolaan tenaga pendamping profesional dengan demikian menjadi isu krusial dalam pelaksanaan UU desa", jelasnya

Ia menjelaskan, penguatan kapasitas pendamping profesional dan aktivitas pengelolaan tenaga pendamping menjadi agenda strategis program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD).

Kementerian desa PDTT, melalui peningkatan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada.

Pertama, pengembangan ekonomi lokal dan kewirahusahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai desa melalui badan usaha milik desa (BUMDES) dan badan usaha milik desa (BUMDESA) dan badan usaha milik desa bersama (BUMDESA BERSAMA), serta produk unggulan desa (PRUDES) dan produk unggulan kawasan perdesaan (PRUKADES) guna menggerakan dan mengembangkan perekonomian desa.

Kedua, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapakan terjadi dalam jangka panjang melalui inveatasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar.

Ketiga, pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa, dan memiliki dampak menguatrekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan.

Selain itu, tambahnya, program inovasi desa juga memberi dukungan penguatan manajemen P3MD dan pengembangan sistem informasi pembangunan desa. [KR-1]

Berita Terbaru

Alamat Redaksi

Bagian Humas dan Protokol 
Setda Kabupaten Manggarai Timur 

Kompleks Satar Lehong-Gurung Liwut
Manggarai Timur-NTT-86571

Newsletter

Social

FacebookTwitter